Copyright 2014 © Pengadilan Agama Sungguminasa | Dev & Mod by vRy
Jl. Masjid Raya No. 25 Sungguminasa - Kab. Gowa - (0411) 864298
Assalamu'alaikum Wr. Wb.|Selamat datang di situs resmi Pengadilan Agama Sungguminasa|Media Pelayanan, Transparansi dan Informasi Online

Dirjen Badilag: Setelah Seperempat Abad, Peradilan Agama Berkembang Pesat

Kategori: Berita Diterbitkan: Senin, 29 September 2014
Bandung l Badilag.net
Tak terasa, Undang-Undang Peradilan Agama telah berusia seperempat abad. Pada tahun 1989 atau 25 tahun lalu, untuk kali pertama, peradilan agama diatur dalam Undang-Undang tersendiri, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Undang-Undang tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman.“Jadi, untuk melahirkan Undang-Undang Peradilan Agama, dibutuhkan waktu 19 tahun! Waktu yang cukup lama. Prosesnya juga berliku, karena bukan saja berkaitan dengan persoalan hukum, tapi juga sosial-politik,” ujar Dirjen Badilag Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H., saat memberi sambutan pada Peringatan 25 Tahun Undang-Undang Peradilan Agama di Bandung, Rabu (24/9/2014) malam.

Karena itu, menurut Dirjen Badilag, sudah seharusnya kita sungguh-sungguh bersyukur kepada Allah SWT.

“Kita juga harus berterima kasih kepada para tokoh dan para sesepuh kita yang dengan sangat gigih memperjuangkan lahirnya Undang-Undang Peradilan Agama,” tambahnya.

Pada momen yang monumental ini, selain melakukan refleksi sejarah, Dirjen Badilag juga membandingkan sepintas keadaan peradilan agama 25 tahun silam dengan keadaan peradilan agama sekarang ini dari berbagai sisi.

Dalam hal Jumlah PA/MS dan PTA/MS Aceh, terjadi perkembangan yang membanggakan. Pada tahun 1989, peradilan agama terdiri dari 303 PA dan 18 PTA. “Sekarang, kita punya 359 PA dan 29 PTA. Artinya, selama 25 tahun, PA bertambah 56 dan PTA bertambah 11,” ungkap Dirjen Badilag.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengamanatkan PTA didirikan di tiap-tiap ibu kota provinsi. Saat ini, karena beberapa faktor, hal itu belum terealisasi sepenuhnya. Misalnya, sampai saat ini di Provinsi Bali belum ada PTA tersendiri, sekalipun di sana terdapat banyak PA.

“Bandingkan misalnya dengan DI Yogyakarta dan Banten yang meskipun punya PA lebih sedikit, tapi sudah punya PTA sendiri,” tandas Dirjen Badilag.

Dalam hal jumlah SDM, terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 1989, hakim peradilan agama berjumlah 1400, dan pegawai berjumlah 6800. Saat ini, hakim peradilan agama berjumlah 3500 dan pegawai 9100.

“Artinya, jumlah hakim kita naik sekitar 120 persen dan pegawai kita naik sekitar 30 persen,” ujar Dirjen Badilag.

Saat ini, ia menegaskan, peradilan agama masih kekurangan pegawai, khususnya panitera pengganti. Peradilan agama juga masih menghadapi masalah belum sesuainya jumlah SDM dengan beban kerja.

Dalam hal jumlah perkara, juga terjadi peningkatan yang luar biasa. Pada tahun 1989, total perkara yang ditangani peradilan agama sekitar 200.000 perkara. Saat ini, total perkara yang ditangani peradilan agama hampir lebih dari 500.000 perkara. Artinya, kenaikannya mencapai 200 persen!

“Entah ini positif atau negatif, mari kita renungkan bersama-sama,” kata Dirjen Badilag.

dirjenbadilag2.jpg
 
Dalam hal perkara khusus, juga terjadi dinamika positif. Pada tahun 1989, kata Dirjen Badilag, peradilan agama belum punya perkara-perkara khusus. Namun sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, peradilan agama memiliki wewenang untuk menyelesaikan perkara-perkara khusus, yaitu perkara ekonomi syariah dan perkara jinayah di wilayah Nangroe Aceh Darussalam.

“Alhamdulillah, kewenangan peradilan agama kian jelas dan sejauh ini perkembangan penanganan dua perkara khusus itu cukup baik,” tandas Dirjen Badilag.
Meski demikian, ia menambahkan, peradilan agama masih dihadapkan beberapa persoalan. Di bidang ekonomi syariah, misalnya, masih perlu adanya harmonisasi regulasi terhadap eksekusi putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas).

Dalam hal akses terhadap keadilan, perkembangannya juga menggembirakan. Pada tahun 1989, peradilan agama belum dituntut untuk melaksanakan program access to justice, sekalipun sejak tahun 1990an kita sudah menyelenggarakan sidang keliling dan menyediakan layanan prodeo.

Namun sejak tahun 2009, berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pada setiap PA/MS harus ada Pos Bantuan Hukum (Posbakum).

“Tahun 2011, Posbakum ada di 46 PA. Tahun 2012 bertambah menjadi 69. Tahun 2013 sempat vakum. Lalu tahun ini Posbakum ada di 74 PA. Kita rencanakan tahun depan Posbakum sudah ada di 100 PA,” ungkapnya.

Penambahan Posbakum itu dilakukan Badilag demi membantu masyarakat kurang mampu untuk menggapai pengadilan dan keadilan dengan mudah. [hermansyah]
Sumber : badilag.net
Dilihat: 244

Fokus Badilag

Direktori Putusan