Copyright 2014 © Pengadilan Agama Sungguminasa | Dev & Mod by vRy
Jl. Masjid Raya No. 25 Sungguminasa - Kab. Gowa - (0411) 864298
Assalamu'alaikum Wr. Wb.|Selamat datang di situs resmi Pengadilan Agama Sungguminasa|Media Pelayanan, Transparansi dan Informasi Online

Pembinaan Harus Dilakukan Secara Menyeluruh Dan Berkesinambungan

Kategori: Berita Diterbitkan: Kamis, 01 Juni 2017
Sungguminasa | 26 Mei 2017
Pembinaan yang dilakukan selama ini  ketika kita turun ke Satker-Satker hanyalah ditujukan kepada hakim dan pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil saja, pegawai  non PNS (Honorer) terlupakan. Pada hal peran dan fungsi pegawai Non PNS (Honorer) sangatlah besar dalam menunjang kesuksesan pelaksanaan tugas-tugas pokok kita setiap hari. Bahkan kita temukan ada beberapa satker yang hampir berimbang jumlah PNS dengan non PNS (Honorer). Untuk itulah, sekarang ini sudah saatnya kita lakukan pembinaan secara menyeluruh dan berkesinambungan, termasuk di dalamnya pembinaan untuk pegawai non PNS (Honorer). Demikian diungkapkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar, Drs. H. Anwar Rahman, M.H.  ketika melakukan pembinaan di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B pada hari Jum’at tanggal 26 Mei 2017.
20170526_pembinaan_wkpta.jpg

Ada beberapa aspek yang ditekankan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar, Drs. H. Anwar Rahman, M.H. dalam materi pembinaannya, antara lain. Pertama: Aspek penegakan disiplin. Menurut beliau, disiplin harus tetap dijaga dan dipelihara  oleh semua unsur, mulai dari Hakim, pegawai maupun tenaga honorer. Terutama disiplin masuk kantor, jangan ada yang lambat datang lalu cepat pulan atau cepat datang lalu cepat juga pulang. Kalau ada yang main-main menyangkut tentang  kedisiplinan ini, maka langsung saja dicopot dari jabatannya kalau yang bersangkutan menduduki jabatan. Ada asumsi dari pusat, bahwa hampir seluruh  Pengadilan Agama di Indonesia tingkat kedisiplinannya menurun, terutama Hakimnya katanya. Kalau pegawai masih mendingan karena kalau mereka tinggalkan kantor ada konsekuensinya yaitu pemotongan remunerasi.  Kedua: Tim SIWAS (Sistem Informasi Pengawasan) harus dibentuk , supaya pengawasan bisa dilakukan dengan maksimal, sebab sampai saat ini masih sering dijumpai adanya penyimpangan-penyipangan. Hal itu bisa terjadi karena adanya peluang dan kesempatan untuk berinteraksi dengan para pihak yang berperkara. Disamping itu pula adanya kebutuhan yang kadang-kadang tidak berimbang dengan penghasilan. Dalam konteks itulah, menurut Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar, Drs. H. Anwar Rahman, M.H. perlunya dilakukan pengawasan dengan baik. Ketiga: Moralitas kita supaya dijaga, sebab yang kita pertaruhkan adalah integritas, kalau integritas kita hilang maka kepercayaan masyarakat pun akan hilang. Tidak boleh lagi ada transaksi di bawah tangan, semuanya harus melalui Bank, tegasnya.

20170526_pembinaan_wkpta_1.jpg

Pada bagian akhir dalam pembinaannya, Drs. H. Anwar Rahman, M.H. mengingatkan kepada Sekretaris dan seluruh jajaran kesekretariatan untuk memahami tupoksinya, yaitu memberikan pelayanan dengan baik, terutama menyangkut penyediaan sarana dan prasarana. Tidak boleh fasilitas yang dipakai oleh bagian kesekretariatan lebih mewah dan lebih lengkap dari bagian Kepaniteraan, karena tugas pokok peradilan itu ada di bagian Kepaniteraan, wajahnya peradilan itu di Kepaniteraan. (by Amin/PA-Sgm).
Dilihat: 121

Fokus Badilag

Direktori Putusan